Category: Artikel

Pengacara, Advokat, Kantor Hukum, Konsultan Hukum, Kantor Pengacara Semarang

Apakah Akta Perdamaian dapat dibuat setelah adanya putusan pengadilan.

untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui terlebih dahulu bahwa putusan  perdamaian dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde, res judicata) dan  memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Oleh karena sifatnya yang dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka tidaklah mungkin putusan perdamaian dikeluarkan setelah suatu perkara diputus oleh pengadilan, terlebih…
Read more


December 16, 2019 0

Nilai Pasar dalam Proses Lelang

Jika penilaian dilakukan oleh Penilai, menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI 366), dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang…
Read more


December 13, 2019 0

BOLEHKAH MENJUAL NILAI JAMINAN DIBAWAH HARGA PASARAN

Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah Loan to Value Ratio. Untuk Kredit Properti, rasio ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka…
Read more


December 13, 2019 0

MATERI KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS PROESI ADVOKAT

Didalam petunjuk pelaksanaan Pendidikan Khusus rofesi Advokat (PKPA) yag diterbitkan oleh PERADI, telah ditetapkan materi kurikulum minimal yang wajib diikuti dan dipenuhi oleh para peserta didik (calon advokat) dengan rincian sebagai berikut : Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat Sitem Peradilan Indonesia Etika Profesi Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum. Materi Acara : Hukum Acara Perdata…
Read more


December 12, 2019 0

TAT A CARA PENYITAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari ketua PN setempat, yaitu Ketua PN dimana barang benda tetap yang akan disita itu berada, sedangkan untuk penyitaan benda bergerak pemberian izinnya tetap dilakukan…
Read more


December 12, 2019 0

Pengacara Semarang

Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor  hukum Pengacara / Advokat  di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners  dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more


December 10, 2019 0

LANGKAH-LANGKAH PENERIMA FIDUSIA DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Apabila debitur atau pember fidusia cidera janji, elsekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerimaan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penberi…
Read more


December 10, 2019 0

GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI

Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 BW : Penggantian perongsokan,kerugian, dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah Kerugian…
Read more


December 10, 2019 0

SANKSI-SANKSI BILA MELANGGAR KETENTUAN MEMBAYAR UPAH

Apa apa saja yang menjadi pelanggaran dan bentuk sanksinya, UU No.13 Tahun 2003 sudah mengaturnya sebagai berikut : Bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1), sanksinya adalah pasal 185 yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling…
Read more


December 9, 2019 0

CARA MENGHITUNG NILAI PESANGON BILA DI PHK DENGAN ALASAN PERUSAHAAN TUTUP

Seorang pekerja berhak dan tidak berhak mendapatkan uang pesangon bergantung pada alasan PHK. Dalam UUKK No. 13 Tahun 2003 menetapkan 12 alasan PHK dan kompensasinya, namun penulis akan lebih spesifik membahas pesangon yang diberikan bila PHK di dasari alasan perusahaan tutup (Pasal 164 ayat 1 dan ayat 3). Karena Perusahaan rugi terus menerus / Force…
Read more


December 9, 2019 0
Mulai Obrolan
1
Kirim Pertanyaan
Halo
Apa yang bisa kami bantu
Powered by