Jika penilaian dilakukan oleh Penilai, menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI 366), dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang…
Read more
Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah Loan to Value Ratio. Untuk Kredit Properti, rasio ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka…
Read more
Didalam petunjuk pelaksanaan Pendidikan Khusus rofesi Advokat (PKPA) yag diterbitkan oleh PERADI, telah ditetapkan materi kurikulum minimal yang wajib diikuti dan dipenuhi oleh para peserta didik (calon advokat) dengan rincian sebagai berikut : Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat Sitem Peradilan Indonesia Etika Profesi Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum. Materi Acara : Hukum Acara Perdata…
Read more
Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari ketua PN setempat, yaitu Ketua PN dimana barang benda tetap yang akan disita itu berada, sedangkan untuk penyitaan benda bergerak pemberian izinnya tetap dilakukan…
Read more
Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor hukum Pengacara / Advokat di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more
Apabila debitur atau pember fidusia cidera janji, elsekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerimaan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penberi…
Read more
Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 BW : Penggantian perongsokan,kerugian, dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah Kerugian…
Read more
Apa apa saja yang menjadi pelanggaran dan bentuk sanksinya, UU No.13 Tahun 2003 sudah mengaturnya sebagai berikut : Bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1), sanksinya adalah pasal 185 yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling…
Read more
Seorang pekerja berhak dan tidak berhak mendapatkan uang pesangon bergantung pada alasan PHK. Dalam UUKK No. 13 Tahun 2003 menetapkan 12 alasan PHK dan kompensasinya, namun penulis akan lebih spesifik membahas pesangon yang diberikan bila PHK di dasari alasan perusahaan tutup (Pasal 164 ayat 1 dan ayat 3). Karena Perusahaan rugi terus menerus / Force…
Read more
Pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada pasal 65 hingga 69 UU No.30 Tahun 1999 . dimana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan…
Read more
Kantor Hukum Putut Harioga & Partners
Jalan WR.Supratman 388/2 (Pamularsih Raya) Kota Semarang.
Ph. 081325706987