Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor hukum Pengacara / Advokat di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more
Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor hukum Pengacara / Advokat di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more
Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor hukum Pengacara / Advokat di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more
Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor hukum Pengacara / Advokat di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more
Putusan bersifat deklaratoir dan Konstitutif Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan, Menjelaskan bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non-Executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila : Putusan deklarator atau deklaratif (Declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan…
Read more
Pasal 168 UU No.13 Tahun2003 telah mengatur pekerja yang mangkir, kemudian seorang pekerja dikatagorikan mangkir apabila : Selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus kerjanya (sesuai ayat 1). Ayat 2 mengatakan keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus…
Read more
Setiap pekerja perempuan yang mengalami kehamilan sampai melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Paal 82 mengatakan Pekerja / buruh perempuan berhak memperoleh stiraht 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2 mengatakan pekerja/buruh…
Read more
Penggelapan dan Penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang termasuk Penggelapan adalah Perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. misalnya, penguasaa barang oleh pelaku terjadi…
Read more
Pertama-tama Pemohon Arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahuu Permohonan Arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis Arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut : Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan…
Read more
untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui terlebih dahulu bahwa putusan perdamaian dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde, res judicata) dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Oleh karena sifatnya yang dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka tidaklah mungkin putusan perdamaian dikeluarkan setelah suatu perkara diputus oleh pengadilan, terlebih…
Read more
Kantor Hukum Putut Harioga & Partners
Jalan WR.Supratman 388/2 (Pamularsih Raya) Kota Semarang.
Ph. 081325706987