Tag: pengacara putut & partners kota semarang jawa tengah

Pengacara, Advokat, Kantor Hukum, Konsultan Hukum, Kantor Pengacara Semarang

Dasar pelaksanaan Cuti Hamil / Melahirkan / Keguguran Bagi Pekerja.

Setiap pekerja perempuan yang mengalami kehamilan sampai melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Paal 82 mengatakan Pekerja / buruh perempuan berhak memperoleh stiraht 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2 mengatakan pekerja/buruh…
Read more


December 18, 2019 0

Perbedaan Penggelapan dan Penipuan

Penggelapan dan Penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang termasuk Penggelapan adalah Perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. misalnya, penguasaa barang oleh pelaku terjadi…
Read more


December 17, 2019 0

Sekilas Pengajuan Permohonan Arbitrase

Pertama-tama Pemohon Arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahuu Permohonan Arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis Arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut : Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan…
Read more


December 16, 2019 0

Nilai Pasar dalam Proses Lelang

Jika penilaian dilakukan oleh Penilai, menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI 366), dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang…
Read more


December 13, 2019 0

BOLEHKAH MENJUAL NILAI JAMINAN DIBAWAH HARGA PASARAN

Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah Loan to Value Ratio. Untuk Kredit Properti, rasio ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka…
Read more


December 13, 2019 0

TAT A CARA PENYITAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari ketua PN setempat, yaitu Ketua PN dimana barang benda tetap yang akan disita itu berada, sedangkan untuk penyitaan benda bergerak pemberian izinnya tetap dilakukan…
Read more


December 12, 2019 0

LANGKAH-LANGKAH PENERIMA FIDUSIA DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Apabila debitur atau pember fidusia cidera janji, elsekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerimaan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penberi…
Read more


December 10, 2019 0

GANTI RUGI KARENA WANPRESTASI

Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 BW : Penggantian perongsokan,kerugian, dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah Kerugian…
Read more


December 10, 2019 0

SANKSI-SANKSI BILA MELANGGAR KETENTUAN MEMBAYAR UPAH

Apa apa saja yang menjadi pelanggaran dan bentuk sanksinya, UU No.13 Tahun 2003 sudah mengaturnya sebagai berikut : Bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1), sanksinya adalah pasal 185 yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling…
Read more


December 9, 2019 0

CARA MENGHITUNG NILAI PESANGON BILA DI PHK DENGAN ALASAN PERUSAHAAN TUTUP

Seorang pekerja berhak dan tidak berhak mendapatkan uang pesangon bergantung pada alasan PHK. Dalam UUKK No. 13 Tahun 2003 menetapkan 12 alasan PHK dan kompensasinya, namun penulis akan lebih spesifik membahas pesangon yang diberikan bila PHK di dasari alasan perusahaan tutup (Pasal 164 ayat 1 dan ayat 3). Karena Perusahaan rugi terus menerus / Force…
Read more


December 9, 2019 0
Mulai Obrolan
1
Kirim Pertanyaan
Halo
Apa yang bisa kami bantu
Powered by