Pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan dengan arbitrase. Dalam halni, dapat dilihat dari UU No.30 Tahun 1999 yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai putusan arbitrase tersebut. Dalam proses awal arbitrase dengan adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian…
Read more
Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berkut : Sidang Arbitrase adalah tertututp untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal procedural dan administratif dapat dihindari. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar…
Read more
Bab IV mengatur asas-ass tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Di kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. namun persaingan tersebut harus dilandas oleh sikap “saling menghormati, menghargai, dan mempercayai” (KEI Pasal 5 alenia 1). Apabila dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para Advokat, Adokat…
Read more
Apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi? KUHAP tidak mengatur menegenai pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan. dan kalau diperhatikan rumusan Pasal 82 ayat 2 KUHAP maka terhadap putusan praperadilan hanya dapat dmintakan “Putusan Akhir” kepada Pengadilan Tinggi. Karena disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat akhir) dapat diketahui bahwa putusan praperadilan hanya dapat dimintakan…
Read more
Praperadilan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan (PP No.27/1983 Pasal 16). Apabila materi perumusan dalam pasal 89 ayat 1 KUHAP dibaca secara cermat, maka dapat didapat bahwa yang berwenang…
Read more
Permintaan PK oleh Pemohon (Terpidana/ahli warisnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP diajukan kepada panitera pengadilan (PN) yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP). Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani panitera serta pemohon, dan dicatatkan dalam daftar yang dilampirkan…
Read more
Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Penyebab perkawinan di bawah umur saat ini adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di…
Read more
Advokat /Pengacara Semarang – Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan…
Read more
Pemberlakuan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah membawa perubahan yang terjadi dengan diundangkannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan, adalah menyangkut hal sebagai berikut : Perluasan Pemaknaan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 7 Undang Undang Administrasi Pemerintahan). Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 mengatur bahwa, keputusan tata usaha negara…
Read more
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Semarang – Kehidupan di masyarakat seringkali menimbulkan masalah seperti di keluarga, lingkungan sekitar,pekerjaan, maupun di perusahaan. Permasalahan tersebut tentunya harus diselesaikan sendiri atau mengunakan jasa advokat/pengacara. Permasalah yang diselesaikan menggunakan jasa advokat tentunya harus cermat dan hati-hati dalam memilihnya, karena kita sering mendengar klien ditelantarkan oleh advokat/pengacara, membebani klien dengan biaya yang tidak…
Read more
Kantor Hukum Putut Harioga & Partners
Jalan WR.Supratman 388/2 (Pamularsih Raya) Kota Semarang.
Ph. 081325706987