Tag: pengacara terbaik semarang

Pengacara, Advokat, Kantor Hukum, Konsultan Hukum, Kantor Pengacara Semarang

SEKILAS TENTANG PUTUSAN NON-EXECUTABLE

Putusan bersifat deklaratoir dan Konstitutif Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan, Menjelaskan bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non-Executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila : Putusan deklarator atau deklaratif (Declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan…
Read more


January 6, 2020 0

Implikasi Hukum Apabila Pekerja di PHK dengan alasan Mangkir 5 Hari Secara Berturutan.

Pasal 168 UU No.13 Tahun2003 telah mengatur pekerja yang mangkir, kemudian seorang pekerja dikatagorikan mangkir apabila : Selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus kerjanya (sesuai ayat 1). Ayat 2 mengatakan keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus…
Read more


December 18, 2019 0

Dasar pelaksanaan Cuti Hamil / Melahirkan / Keguguran Bagi Pekerja.

Setiap pekerja perempuan yang mengalami kehamilan sampai melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Paal 82 mengatakan Pekerja / buruh perempuan berhak memperoleh stiraht 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2 mengatakan pekerja/buruh…
Read more


December 18, 2019 0

Perbedaan Penggelapan dan Penipuan

Penggelapan dan Penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang termasuk Penggelapan adalah Perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. misalnya, penguasaa barang oleh pelaku terjadi…
Read more


December 17, 2019 0

Sekilas Pengajuan Permohonan Arbitrase

Pertama-tama Pemohon Arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahuu Permohonan Arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis Arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut : Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan…
Read more


December 16, 2019 0

Apakah Akta Perdamaian dapat dibuat setelah adanya putusan pengadilan.

untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui terlebih dahulu bahwa putusan  perdamaian dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde, res judicata) dan  memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Oleh karena sifatnya yang dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka tidaklah mungkin putusan perdamaian dikeluarkan setelah suatu perkara diputus oleh pengadilan, terlebih…
Read more


December 16, 2019 0

Nilai Pasar dalam Proses Lelang

Jika penilaian dilakukan oleh Penilai, menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI 366), dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang…
Read more


December 13, 2019 0

BOLEHKAH MENJUAL NILAI JAMINAN DIBAWAH HARGA PASARAN

Pada praktik perbankan, prinsipnya nilai harta yang dijadikan jaminan harus lebih besar daripada jumlah utang yang diberikan, yang dikenal dengan istilah Loan to Value Ratio. Untuk Kredit Properti, rasio ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka…
Read more


December 13, 2019 0

TAT A CARA PENYITAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari ketua PN setempat, yaitu Ketua PN dimana barang benda tetap yang akan disita itu berada, sedangkan untuk penyitaan benda bergerak pemberian izinnya tetap dilakukan…
Read more


December 12, 2019 0

Pengacara Semarang

Putut Harioga & Partners merupakan salah satu kantor  hukum Pengacara / Advokat  di Indonesia yang berkomitmen untuk melayani klien secara profesional. Kantor Hukum Putut Harioga & Partners  dalam menjalankan kinerjanya dijalankan oleh para Advokat memiliki kualitas, keahlian serta berpengalaman di bidang hukum serta senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Undang-Undang Advokat…
Read more


December 10, 2019 0
Mulai Obrolan
1
Kirim Pertanyaan
Halo
Apa yang bisa kami bantu
Powered by