Tag: pengacara terbaik semarang

Pengacara, Advokat, Kantor Hukum, Konsultan Hukum, Kantor Pengacara Semarang

PRAPERADLAN PERKARA PIDANA KONEKSITAS

Praperadilan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan (PP No.27/1983 Pasal 16). Apabila materi perumusan dalam pasal 89 ayat 1 KUHAP dibaca secara cermat, maka dapat didapat bahwa yang berwenang…
Read more


December 2, 2019 0

TATA CARA PENGAJUAN/PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA PIDANA

Permintaan PK oleh Pemohon (Terpidana/ahli warisnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP diajukan kepada panitera pengadilan (PN) yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP). Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani panitera serta pemohon, dan dicatatkan dalam daftar yang dilampirkan…
Read more


December 2, 2019 0

SEKILAS TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Penyebab perkawinan di bawah umur saat ini adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di…
Read more


November 28, 2019 0

EKSEKUSI HAK TANGUNGAN

Advokat /Pengacara Semarang – Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan…
Read more


November 28, 2019 0

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diterbitkannya UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemberlakuan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah membawa perubahan yang terjadi dengan diundangkannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan, adalah menyangkut hal sebagai berikut : Perluasan Pemaknaan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 7 Undang Undang Administrasi Pemerintahan). Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 mengatur bahwa, keputusan tata usaha negara…
Read more


November 28, 2019 0

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Terhadap Putusan Final Arbitrase Internasional

Studi Kasus Perkara Nomor 117/PDT.G.ARB/2012/PN.JKT.PST Antara PT.Daya Mandiri Resources Indonesia d/h PT.Risna Karya Wardhana Dan PT.Dayaindo Resources International.Tbk melawan S U E K AG Penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase pada saat ini sangat diminati oleh pelaku bisnis nasional maupun Internasional. Dalam hal ini PT.Daya Mandiri Resources Indonesia d/h PT.Risna Karya Wardhana Mandiri, PT.Dayaindo Resources Internasional…
Read more


November 16, 2019 0
Mulai Obrolan
1
Kirim Pertanyaan
Halo
Apa yang bisa kami bantu
Powered by